Membangun dari Bawah dan Berpihak Pada Golongan Terlemah

(Tim Sajogyo Institute)

“Masyarakat miskin dan golongan terlemah pedesaan, jika sudah bangkit-bergerak, barulah saat itu pembangunan dimulai” (Sajogyo, 2005)

Sajogyo dikenal sebagai Guru Besar dari IPB University, perintis keilmuan Sosiologi Pedesaan, pengembang studi-studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.   Selama hidupnya Pak Sajogyo, begitu panggilanya, memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan ilmu sosial dan pembangunan di Indonesia. Kajian yang ia lakukan mengandung kritik terhadap beragam kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat lapis bawah dan kaum marginal lainnya. Fokus kajian, sekaligus posisi “kepemihakan intelektualitasnya” adalah pada dinamika kelompok paling lemah di pedesaan. Lewat pendekatan “multidispliner” dan penghormatan yang tinggi pada prinsip-prinsip  partisipatif, Sajogyo berupaya memberikan jalan alternatif, sekaligus kritis dan mendasar bagi ragam model pembangunan yang bersifat top-down approach, yang lebih banyak berorientasi pada tujuan pertumbuhan ekonomi, alih-alih pemerataan dan kesejahteraan.

Sri Kusumo Kampto Utomo atau kemudian dikenal sebagai Sajogyo lahir di Karanganyar-Kebumen pada 21 Mei 1926. Sajogyo memulai riwayat pendidikannya dengan menamatkan sekolah Hollandsch-Inlandsche School (HIS) di Kediri. Kemudian ia berhasil lulus dari pendidikan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Purwokerto dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Setelahnya Sajogyo melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada 1949. Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi (Sosek), Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor menjadi pilihannya. 

Selain berkuliah, Sajogyo memulai karier sebagai asisten dosen dan peneliti. Pada kurun waktu dua tahun (1953—1955), Sajogyo terlibat dalam sebuah penelitian terkait koperasi dan keprihatinan terhadap perbedaan lapisan golongan atau kelas sosial di pedesaan. Ia melakukan penelitian tersebut di Desa Teruka, Dataran Tinggi Cibodas, Jawa Barat bersama dosennya bernama Ten Dam yang berasal dari Belanda. Bersama J. Pelzer Karl Ia riset mengenai agraria di wilayah Sumatera Timur dengan pendekatan geografi.  Pada tahun 1955, ia berhasil memperoleh gelar Insinyur Pertanian. Pak Sajogyo menajdi asisten W.F. Wertheim mengenai transmigran di Lampung. Permasalahan inilah yang kemudian diangkat oleh Sajogyo sebagai topik disertasinya dengan judul “Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah Way Sekampung (Lampung)”. Sajogyo berhasil mempertahankan judul disertasinya dalam ujian doktoral Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI) di Bogor pada 5 Oktober 1957. 

Salahsatu puncak karir akademik Pak Sajogyo adalah menjadi Rektor kedua IPB University (1965-1966). Sebagai akademisi, Sajogyo kerap memberikan evaluasi kritis terhadap program revolusi hijau (green revolution) mega proyek “modernisasi pertanian” yang disponsori Amerika dan turut berperan sebagai penanggung jawab penelitian Intensifikasi Padi Sawah (IPS) sejak 1968 hingga 1972. Karya tulisnya berjudul “Modernization without development in rural Java” pada 1973, menjadi salhsatu karya klasik yang penting dan juga berpengaruh sekaligus menjadi rujukan kritis dalam kajian tentang Revolusi Hijau di Indonesia, turut diterbitkan sebagai buku oleh lembaga studi Pembangunan di Bangladesh pada 1975.  Selain itu, ia juga membidani kelahiran Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) pada 1969.

Pada masa Orde Baru (1967 -1998) tujuan pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ditopang oleh IMF (International Monetary Fund) lewat konsorsium International Government Group on Indonesia, dilandasi Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA dan PMDN) yang disahkan 1967/1968 yang berwatak liberaliasi pasar ekonomi dengan peningkatan ekspor barang dan komoditas sumberdaya alam. Kekuasaan Orde Baru, dibangun di atas dua doktrin: pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, Soeharto dan para teknokrat pendukungnya kemudian beralih ke Barat—sebuah langkah yang ditolak keras di era Soekarno. Rezim Orde Baru mencanangkan “ekonomi sebagai panglima” dan bukan lagi “politik sebagai panglima” seperti pada era Soekarno. Konsekuensinya, rezim Soeharto yang disokong sejumlah ekonom lulusan Amerika Serikat (AS), khususnya dari Berkeley University, kemudian menjamin stabilisasi politik demi pembangunan dengan model pendekatan pendekatan serba dari atas (top down approach)

Pada konteks model kebijakan liebaralisme ekonomi dan pembangunanisme Orde Baru yang bersifat top-down itulah Sajogyo mengembangkan pemikirannya yang bercorak “dekolonisasi pengetahuan dan kebijakan pembangunan”.  Kritik atas model pembangunan tersebut diantara ia tuliskan ke dalam naskah berjudul “Modernisation without Development” sebagaimana disebutkan sebelumnya. Untuk turut mencegah dan mengatasi persolan kemiskinan agar berbasis “ukuran dari bawah” Sajogyo juga menyusun rumusan “Garis Kemiskinan” setara beras yang dipublikasikan dalam buku “Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan” pada 1977. Di tahun 1972, ia memimpin Survey Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang kemudian menjadi dasar program nasional POSYANDU. Berkat kontribusinya inilah Sajogyo dilantik sebagai ketua organisasi Pergizi Pangan Indonesia pada 1978.  Pengukuran kecukupan pangan ini diadopsi sebagai kebijakan pemerintah dalam rumusan food basket atau kebutuhan dasar pangan “empat sehat lima sempurna”,yang dicetuskan oleh Prof. Porwo Soedarmono (Bapak Gizi Indonesia) pada 1950. Kritik lain atas model pembangunan Orba dituangkan juga dalam karya: Delapan Jalur Pemerataan Plus (mengingatkan plus-nya pada akses atas tanah).

Selain itu, Pak Sajogyo sebagai akademisi juga menyumbang gagasan dalam persoalan transmigrasi yang menjadi program nasional saat itu yakni persoalan Transmigrasi Spontan (tahun 1950-an).  Yang menjadi studi doktoralnya, dengan kasus di Lampung. Yang oleh sebagian penstudi pedesaan dan agraria disebut sebagai “land reform” senyap (dari bawah).  Selain itu gagasannya tentang BUBT (Badan Usaha Buruh Padat Karya) tahun 1976 menjadi diskursus penting dalam soal agraria dan kemiskinan. Tatkala isu Reforma Agraria atau land reform masih dianggap tabu, ia secara halus mengusulkan kembali perlunya pemerintah memberikan akses permanen buruh tani di desa-desa pada tanah melalui program penyediaan tanah kolektif, yang dikelola Badan Usaha Buruh Tani (BUBT).  Dalam konteks studi pedesaan Pak Sajogyo menekankan pentingnya dimensi ekologi pada karyanya tentang Ekologi Pedesaaan (1980) yang dizamannya masih belum menjadi perhatian penting.

Tentu saja, uraian di atas hanyalah sebagian saja dari keseluruhan warisan pemikiran, gagasan dan keteladanan hidup Pak Sajogyo yang tidak bisa diuraikan dalam keterbatasan ruang ini. Namun, benang merah pemikiran Pak Sajogyo jelas yakni bahwa ilmu (apapun) itu bukanlah previlage atau prestise sosial dan tidak akan pernah ‘bebas nilai’ , tetapi ilmu harus diabdikan untuk membela dan berpihak kepada kelompok yang paling lemah dan marjinal di pedesaan dan memberikan ‘solusi” memecahkan dan menjawab masalah yang mereka hadapi. Langkah metodologisnya adalah ‘Dari Praktek ke Teori dan ke Praktek yang Ber-Teori’ (Ekososiologi, 2006), berwatak “multi disipliner”,  dengan mendukung model pembangunan “serba dari bawah” dengan penekanan pada upaya menemukan “tenaga dalam” sendiri dari rakyat sendiri untuk bangkit berkembang. Maka, hal ini menuntut pelanjutan semangat “pribumisasi ilmu sosial dan humaniora” yang lebih menyapa realitas keindonesiaan, kini dan mendatang. Satu tantangan penting dan (masih) relevan dalam melanjutkan proyek dekoloniasi pengetahuan dan penemuan ilmu sosial ala Indonesia. 

“If you want to understand the economy of my country…study my culture and our political system. If you want to understand our culture and political system…study our economy..”  (Sajogyo, 1986)